Kalangan pengusaha sangat berharap Joko Widodo dan Jusuf Kalla benar-benar bisa melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Agung Pambudi menuturkan, reformasi birokrasi tidak hanya terlihat dari struktur kabinet yang lebih ramping, sehingga menghemat anggaran. Namun, lebih dari itu reformasi birokrasi menunjukkan seberapa efisien struktur yang ada tersebut bisa bekerja.

"Kalau kita ngomongin reformasi birokrasi itu sudah sampai berbusa-busa. Satu saja kuncinya, transparansi," kata Agung ditemui di Gedung APINDO Training Centee, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Agung yang juga menjabat Direktur Eksekutif  Komite Pemantauaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) itu juga menjelaskan persoalan yang kerap muncul adalah program yang dilakukan Kementerian/Lembaga tidak efisien.

Persoalan kedua yang juga sering muncul adalah tidak nyambungnya antara rencana program dengan anggaran yang diajukan. Lalu ketiga, kata Agung adalah soal eksekusi yang lemah.

"Untuk mengatasi ketiga ini, perlu transparansi. Bagaimana caranya agar transparan? Jawabannya satu. Perlu satu perintah tunggal Presiden dan Wapres untuk seluruh K/L itu meng-upload program, anggaran, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya," jelas Agung.

Dengan cara itu, lanjut dia, reformasi birokrasi bukan hanya menjadi urusan birokrat. Reformasi birokrasi menjadi terlalu besar jika hanya diurusi birokrasi. "Dengan begitu, reformasi birokrasi akan menjadi agenda sosial. Itu yang kita harap. Saya yakin kalau di-upload, 10 persen lebih masalah birokrasi terselesaikan," kata dia.